Jakarta – Ketua DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, menyatakan partainya saat ini belum memutuskan sikap terkait posisi di pemerintahan mendatang. Keputusan soal masuk ke dalam pemerintahan atau berada di luar sebagai oposisi baru akan dibahas pada Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan, Mei mendatang.
“Di sanalah (Rakernas) PDI Perjuangan bersama struktur partai baik DPC maupun DPD akan bersidang, akan bermusyawarah, melihat ABCD-nya tentang dinamika dan masa depan demokrasi di Indonesia. Kemudian akan memberi usulan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum PDI Perjuangan, pemegang hak prerogatif kongres untuk kemudian di sanalah PDI Perjuangan akan menentukan sikap politiknya, akan berada atau di luar pemerintahan,” kata Basarah.
Meski begitu, apapun keputusan yang kelak diambil, ia menegaskan PDI Perjuangan pasti akan melakukannya dengan maksimal. Apalagi selama ini PDI Perjuangan sudah berpengalaman menjadi oposisi maupun sebagai pemegang pemerintahan. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan.
Ketangguhan PDIP di dalam atau di luar pemerintahan memang sudah teruji. Di masa Orde Baru, PDI Perjuangan pernah mengalami banyak intimidasi politik, tetapi mampu terus bertahan sampai akhirnya menjadi pemenang Pemilu 1999.
“Kemudian kita berada di luar pemerintahan dan masuk lagi di pemerintahan selama 10 tahun,” jelasnya.
Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang ke-V akan digelar pada 24-26 Mei 2024 mendatang. Acara ini akan menjadi ajang evaluasi internal. Termasuk merumuskan sikap politik sesuai dengan dinamika politik nasional dan menjawab berbagai isu strategis terkait persoalan rakyat dan negara.
