Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) hari ini menggelar rapat pleno penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029. Anggota KPU August Mellaz mengatakan ketiga pasangan calon capres-cawapres, ketua partai politik, dan pihak-pihak lain yang terkait turut diundang. Namun meski telah diundang, ternyata PDI Perjuangan serta pasangan Ganjar-Mahfud tidak hadir di acara.
Dosen ilmu politik & international studies Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, menilai hal tersebut bisa dimaknai sebagai sinyal langkah politik PDI Perjuangan.
“Ketidakhadiran paslon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud dalam rapat pleno terbuka KPU terkait penetapan pemenang Pilpres 2024 merupakan sinyal kuat bagi pilihan politik PDIP untuk mengambil langkah oposisi pada era pemerintahan Prabowo-Gibran,” kata Umam kepada wartawan pada hari Rabu (24/4).
Di sisi lain, ketidakhadiran tersebut karena mereka masih mengupayakan penyelesaian sengketa Pilpres 2024 melalui Pengadilan tata Usaha Negara (PTUN). Bila hadir dalam rapat pleno di KPU, justru akan bertentangan dengan langkah hukum yang sedang ditempuh.
“Ketidakhadiran Ganjar-Mahfud itu tampaknya dipicu oleh sikap politik PDIP yang masih berusaha melakukan gugatan lanjutan melalui PTUN terkait kesalahan KPU yang dianggap mengabaikan legal-prosedural dalam penetapan Gibran sebagai cawapres pendamping Prabowo. Karena itu, jika Ganjar-Mahfud datang ke KPU, keduanya akan dianggap ‘kemajon’ dan berhadap-hadapan dengan sikap politik PDIP,” ucapnya.
Sikap berbeda justru ditunjukkan pasangan Anies-Muhaimin, Partai Nasional Demokrat dan PKB.
“Adapun kehadiran capres-cawapres nomor urut 1 Anies-Muhaimin di KPU, tentu memberikan sinyal politik yang positif bagi persatuan guna menghadirkan kesejukan bagi dinamika politik nasional ke depan. Terlebih lagi, santer beredar informasi bahwa NasDem dan PKB telah dibukakan pintu lebar-lebar untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan,” tuturnya.
