Jakarta – Sesuai permintaan pihak yang bersengketa, hari ini (5/4) persidangan sengketa Pemilu 2024 menghadirkan Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai saksi. Dalam kesaksiannya, Airlangga mengatakan tidak ada ekstra program di sektor ekonomi yang terkait dengan Pemilu. Mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos) pun masih tetap sama seperti sebelumnya.
Mulanya Hakim Konstitusi Saldi Isra menanyakan, apakah ada instruksi dari presiden ataupun menteri mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembagian bansos terutama saat Pemilu.
Airlangga menjawab dengan mengatakan pembahasan dalam setiap rapat selalu fokus terhadap tugas masing-masing kementerian.
“Kita konsentrasi kepada tupoksi masing-masing kementerian, jadi dalam pembahasan selalu fokus pekerjaan kementerian,” katanya.
Pembahasan mengenai Pemilu, lanjutnya, dilakukan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sedangkan di Kementerian Ekonomi tidak pernah membahas soal Pemilu.
Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo kemudian bertanya terkait penyaluran bantuan ke beberapa daerah.
“Sebenarnya ini kaitan ketika ada ploting soal bantuan-bantuan tadi? Tidak ada?” tanya Suhartoyo.
Airlangga mengatakan bantuan itu terkait dengan El Nino yang sifatnya perbulan. Sama sekali tidak ada ekstra program bantuan terkait pemilu.
“Bantuan ini kaitannya dengan El Nino, kembali lagi disampaikan Ibu Mensos program yang sifatnya selalu bulanan. Jadi tidak ada ekstra program yang terkait dengan pemilu tidak ada sama sekali. Semuanya sesuai dengan apa yang dilakukan setiap bulan dan setiap tahun,” ungkapnya.
Selain Airlangga, menteri lain yang turut hadir dalam persidangan hari ini adalah Menko PMK Muhadjir Effendy, Airlangga Hartarto, Mensos Tri Rismaharini dan Menkeu Sri Mulyani.
