Jakarta – Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menyatakan telah mengirim surat kepada Mahkamah Konstitusi (MK) meminta kehadiran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024.
Todung mengungkapkan bahwa banyak hal yang berkaitan dengan kepolisian, seperti intimidasi, kriminalisasi, dan ketidaknetralan dalam kampanye, menjadi perhatian dalam sengketa ini.
Berbagai tindakan aparat di lapangan selama masa Pemilu itu, tegasnya, ikut mewarnai kecurangan yang sistematis. Karena itu, tegas Todung, guna menyingkap kebenaran, MK perlu memanggil Kapolri.
“Gini kami sudah melayangkan surat ke MK, bahwa di samping 4 menteri yang akan dihadirkan plus DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), kami juga akan meminta kepada Ketua Majelis untuk menghadirkan Kapolri pada sidang berikutnya,” kata Todung kepada wartawan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (2/4/2024)
Gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan paslon nomor 01 dan 03, juga menyangkut dugaan ketidaknetralan aparat, khususnya pihak Kepolisian.
“Kami ingin meminta Kapolri untuk memberikan penjelasan dan akuntabel dalam kebijakan-kebijakan dan perintah-perintah yang dia lakukan, karena tidak cukup hanya melihat soal bansos,” ungkapnya.
Ketidaknetralan aparat terlihat dari tindakan represif, aksi kriminalisasi, hingga intimidasi. Tindakan itu sangat nyata mencerminkan sikap ketidaknetralan, sama halnya seperti kebijakan Bansos.
Seperti diketahui, Ketua MK Suhartoyo pada Senin (1/4/2024) menyampaikan bahwa MK berencana untuk memanggil empat menteri di Kabinet Indonesia Maju era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Jumat, 5 April mendatang.
Di hadapan para wartawan, Todung juga menyampaikan bahwa tim kuasa hukum Ganjar-Mahfud merasa puas dengan sidang yang berlangsung sejak pukul 08.00 WIB.
“All in all kami merasa puas dengan semua saksi dan ahli yang kami ajukan yang menggambarkan fenomena dalam berbangsa dan bernegara. Mengenai bansos. Semua mengatakan bahwa bansos mempunyai pengaruh signifikan mengubah sikap pemilih, terutama rasa pamrih kepada pemberi yang celakanya dikaitkan dengan sosok, bukan sebagai program pemerintah untuk meredam krisis. Hasilnya, kita hidup di dalam sebuah iklim yang ditandai dengan personalized politic. Jadi, tokoh itu memaikan peran yang penting,” pungkas Todung.
