Jakarta – Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Uno enggan berkomentar perihal sikap resmi partainya terkait wacana hak angket. Ia mengatakan, yang berhak menjawab pertanyaan itu adalah Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono.
“Sepengetahuan saya, di rapat terakhir yang dipimpin oleh Pak Plt Ketum, bahwa diminta kepada semua kader menyerahkan posisi dan keputusan akhir PPP itu kepada pimpinan. Plt Ketum yang akan menyampaikan,” ujar Sandiaga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Rabu (13/3).
Permintaan itu sebagai upaya menghindari kesalahpahaman publik. Namun sampai saat ini, Mardiono belum memberi penyataan apapun, karena masih fokus mengawal suara PPP agar bisa masuk ke parlemen.
Sandiaga juga menampik belum adanya pernyataan oleh karena ada tawaran jabatan dari pemenang Pemilu 2024. Ia menegaskan, hingga saat ini belum ada tawaran apapun untuk bergabung di pemerintahan baru.
“Tidak ada tawaran-tawaran menteri kepada saya. Tidak ada pembicaraan koalisi. Untuk posisi PPP, Plt Ketum yang akan menyampaikan, karena ini untuk memastikan tidak ada distorsi dari pandangan masyarakat,” imbuhnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengklaim telah mendapatkan komitmen dari PPP untuk mendorong penggunaan hak angket di DPR RI. Ia menyebutkan, janji itu sudah disampaikan bersama parpol lain pengusung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
“PPP sudah menyatakan sikap resmi bersama Pak Ganjar-Mahfud dan para ketua umum partai. Mungkin, yang menyatakan, tidak ikut rapat,” ujar Hasto di Menteng, Jakarta, Sabtu (9/3).
