Yogyakarta – Gelombang uara keras dari kampus kembali datang. Sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) berkumpul di Balairung dengan guru besar, dosen, alumni, mahasiswa hingga seniman hadir dalam gerakan moral ‘Kampus Menggugat: Tegakkan Etika dan Konstitusi, Perkuat Demokrasi’.
Dalam kesempatan ini, sejumlah guru besar UGM seperti Prof. Koentjoro, Prof. Sigit Riyanto, Prof. Wahyudi Kumorotomo, Prof. Heddy Shri Ahimsa-Putra, dan Prof. Budi Setiyadi Daryono tampak hadir. Hadir pula, Wakil Rektor UGM Arie Sutjito, Zaenal Arifin Mochtar, dan Ketua BEM KM UGM Nugroho Prasetyo Aditama.
Prof Wahyudi Kumorotomo mengatakan, pernyataan hari ini merupakan peristiwa sakral karena berada di Balirung UGM.
“Betul-betul ini merupakan peristiwa yang mudah-mudahan membawa perubahan bagi kita semua,” kata Prof Wahyudi Kumorotomo di Balairung UGM.
Setelah itu Prof Budi Setiyadi Daryono melanjutkan dengan membacakan pernyataan sikap ‘Kampus Menggugat: Tegakkan Etika dan Konstitusi, Perkuat Demokrasi’.
“Sivitas akademika UGM melalui gerakan kampus menggugat, mengundang para sivitas akademia dan alumni di tiap universitas dan elemen masyarakat sipil untuk mengembalikan etika dan konstitusi yang terkoyak selama lima tahun terakhir,” ucap Prof Budi Setiyadi membacakan pernyataan sikap
Prof Wahyudi Kumorotomo kemudian melanjutkan membacakan poin-poin seruan dari gerakan moral Kampus Menggugat.
- Universitas sebagai benteng etika menjadi lembaga ilmiah indenpenden yang memiliki kebebasan akademik penuh untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menyuarakan kebenaran berbasis fakta, nalar dan penelitian ilmiah.
- Segenap elemen masyarakat sipil terus kritis terhadap jalannya pemerintahan dan tak henti memperjuangkan kepentingan rakyat banyak. Ormas sosial keagamaan, pers, NGO, CSO, tidak terkooptasi, apalagi menjadi kepanjangan tangan pemerintah.
- Para pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif: Memegang teguh prinsip-prinsip demokrasi secara substansial dan menjunjung tinggi amanah konstitusi dalam menjalankan kekuasaan demi mewujudkan cita-cita proklamasi dan janji reformasi. Politik dinasti tak boleh diberi ruang dalam sistem demokrasi.
