Jakarta – Keinginan Parat Nasdem yang ingin membuat membuat perjanjian tertulis untuk mendorong hak angket DPR RI terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024 mendapat tanggapan dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Secara tersirat, Hasto menolak usulan yang disampaikan Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim itu.
“Kita sudah ada ideologi Pancasila, sudah ada konstitusi, sudah ada pranata kehidupan yang baik tentang nilai-nilai demokrasi yang seharusnya. Itu perjanjian kita,” ujar Hasto ketika ditemui wartawan di Jalan Proklamasi No.72, Menteng, Jakarta, pada hari Sabtu (9/3).
Hasto menilai perjanjian seperti itu tidak perlu ada. Namun partai-partai pendukung pasangan Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin harus berkolaborasi mendorong Hak Angket berdasar keresahan yang sama soal Pemilu 2024.
“Sehingga ketika semua dalam rel kesadaran bahwa Pemilu kali ini adalah yang buruk dan brutal. Pemilu di mana sumber daya negara, instrumen negara, digunakan untuk memberikan keberpihakan kepada pasangan calon 02, maka semua bergerak. Komitmen kita adalah nilai-nilai demokrasi itu, perjanjian kita adalah komitmen kerakyatan itu,” jelasnya.
Sebelumnya, Hermawi memang pernah menyatakan bahwa ketiga partai politik pendukung pasangan Anies-Muhaimin menginginkan adanya perjanjian dengan PDI Perjuangan. Tujuannya agar komitmen untuk mendorong Hak Angket bisa dipertanggungjawabkan.
“Nanti kalau bertemu kami punya proposal kesepakatan. Satu kata dan perbuatan, jangan lain di bibir, lain di hati. Supaya satu suara selama angket itu ada,” tutur Hermawi saat berada di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta (9/3).