Jakarta – Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengingatkan agar usulan Hak Angket hanya mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024, tidak lantas menjadi sarana pemakzulan Presiden Jokowi. Ia ingin transisi kekuasaan ke presiden yang baru nanti berjalan baik dan lancar.
“Kita harapkan tidak sejauh itu ya, tidak sampai ke sana (pemakzulan Jokowi). Kita harapkan bahwa seperti biasanya kita berjalan dengan baik-baik saja, pergantian pemerintahan itu dengan baik-baik saja,” kata Ma’ruf dalam keterangan pers di Tangerang.
Secara pribadi, ia tidak mempermasalahkan bila DPR RI nantinya menggulirkan Hak Angket. Bagaimanapun itu adalah hak DPR RI yang harus dihormati. Maka ia pun memastikan tidak akan ikut campur bila dalam wacana tersebut.
“Pemerintah tidak ikut melibatkan diri soal hak angket, itu sepenuhnya ada pada kewenangan DPR,” tambahnya.
Wacana pengguliran Hak Angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 dimunculkan oleh calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo. Ia pun meminat dukungan PDI Perjuangan dan PPP, dua partai pengusungnya yang memiliki wakil di parlemen, sebab kecurangan yang terjadi dinilainya sudah sangat terang benderang. Di sisi lain, calon presiden nomor urut 01 Muhaimin Iskandar menyambut baik wacana tersebut. Bahkan ia memastikan tiga partai pendukungnya di Koalisi Perubahan pasti akan mendukung.
Dalam rapat paripurna DPR yang diadakan pada hari Selasa (5/3) lalu, anggota DPR dari Fraksi PDI-P, PKB, dan PKS sudah menyampaikan interupsi mendorong bergulirnya hak angket. Namun interupsi itu tidak direspons Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang menganggap ada mekanisme tersendiri untuk mengajukan hak angket.
