Jakarta – Dengan segala hak dan kewenangan yang dimiliki Dewan Perwakilan Daerah (DPD), inisiatif DPD membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu harus diapresiasi
Senator-senator di DPD pasti menjadi saksi langsung pelaksanaan Pemilu 2024 di daerah pemilihannya masing-masing bahwa memang benar kualitas Pemilu kita semakin merosot
Persoalan kecurangan Pemilu secara nyata memang tidak saja dialami pada saat Pilpres atau Caleg yang berlaga di Pemilu Legeslatif, para senator pun pasti mengalami langsung betapa politik uang, penyaluran bansos yang masif, adanya arahan aparat yang berpihak, tekanan terhadap para kepala desa juga ikut mempengaruhi calon pemilih
Pernyataan itu disampaikan Pengamat komunikasi politik dan juga Direktur Lembaga Kajian Nusakom Pratama Ari Junaedi menyikapi inisiatif DPD membentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024.
“Apa yang telah diinisiasi DPD seharusnya menunjukkan kita tidak lagi melihat urgensi hak angket hanya digulirkan oleh sejumlah fraksi di DPR, tetapi kini menjadi persoalan semua kalangan,” kata Ari.
Pengajar komunikasi politik di berbagai perguruan tinggi ini menyebut bahwa aksi DPD ini bisa menghilangkan kesan DPD yang selama ini “adem ayem” dan kalaupun kadang muncul isu hanya sebatas rebutan posisi ketua.
“Kini DPD menjadi harapan sebagian rakyat yang melihat Pemilu 2024 memang berlangsung tidak fair. Hendaknya langkah inisiasi pembentukan Pansus kecurangan Pemilu yang digulirkan DPD tidak hanya menjadi lamgkah awal untuk membongkar ketidaknetralan rezim Jokowi tetapi juga menjadi langkah kolaboratif secara politis dengan DPR,” tegasnya.
Sebelumnya, Deputi Bidang Persidangan DPD Oni Choiruddin mengatakan, panitia khusus (pansus) kecurangan Pemilu 2024 dibentuk karena para anggota dewan mendapat laporan dari masyarakat terkait kecurangan pemilu.
Oni menyebut anggota DPD mendapat laporan itu ketika sedang berkeliling di masa reses. “Diputuskan untuk pembentukan pansus dugaan kecurangan Pemilu 2024. Pansus itu kan melihat bahwa sekarang itu dari aspirasi masyarakat, kan anggota reses kemarin, begitu masuk kan ini sidang pembukaan,” ujar Oni.
“Sebelumnya kan anggota melakukan kegiatan reses atau aspirasi masyarakat yang diterima oleh anggota, itu jadi diduga ada kecurangan Pemilu 2024,” pungkasnya.
