Jakarta – Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luluk Nur Hamidah mengatakan tidak ada arahan apapun dari Ketua Umum Muhaimin Iskandar tentang hak angket. Dengan kata lain, Muhaimin percaya kader PKB sudah tahu apa yang musti dilakukan terkait wacana hak angket di DPR RI.
“Tidak ada arahan, karena beliau percaya kita tahu apa fungsi kita,” ujar Luluk di Kompleks Parlemen Senayan, pada hari Rabu (6/3).
Luluk menegaskan bahwa dukungan terhadap hak angket murni merupakan sikap pribadi, bukan sikap fraksi. Hingga saat ini, setidkanya sudah tujuh anggota fraksi PKB di DPR RI yang menyatakan dukungannya terhadap hak angket.
“Sebenernya bukan fraksinya. Karena ini adalah hak anggota, jadi ini bisa diusulkan oleh individu-individu anggota. Minimal harus 25 orang, tapi memang harus lintas fraksi. Jadi saya kira, ya kita akan secepatnya tunggu mereka,” ujarnya.
Saat sidang paripurna DPR RI kemarin (5/3), Luluk menjadi salah satu yang paling vokal menyuarakan hak angket. Ia meminta DPR RI menyikapi usulan hak angket dengan tegas. Menurut Luluk, setelah era reformasi, tak pernah terjadi kecurangan Pemilu sebrutal ini, sementara Pemilu adalah perwujudan kedaulatan rakyat, maka Pemilu harus berdasar pada prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab dan etika yang tinggi.
“Tidak ada boleh satu pun pihak-pihak yang mencoba memobilisasi sumber daya negara, untuk memenangkan salah satu pihak walaupun mungkin itu ada hubungan dengan anak saudara, kerabat, atau relasi kuasa yang lain,” katanya.
“Pemilu tidak bisa dipandang hanya dalam konteks hasil. Lebih dari itu, konteks proses harus juga menjadi cerminan kita semua untuk melihat apakah pemilu telah dilangsungkan secara jujur dan adil,” tandasnya.
