Jakarta – DPR RI menggelar rapat paripurna ke-13 masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 pada hari Selasa, 5 Maret 2024. Rapat mengagendakan pidato Ketua DPR RI dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 serta Pelantikan Pengganti Antarwaktu Anggota DPR RI dan Anggota MPR RI Sisa Masa Jabatan 2019-2024.
Sayangnya, persidangan kali ini hanya dihadiri oleh 164 orang. Di antara mereka yang tidak hadir ada Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar. Ketidakhadiran Puan karena sedang melakukan kunjungan kerja ke Paris, Prancis, guna menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ketua Parlemen Perempuan Dunia.
Dengan tidak hadirnya Puan dan Muhaimin, rapat paripurna dipimpin oleh tiga wakil ketua pimpinan DPR RI, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Lodewijk F Paulus, dan Rahmat Gobel.
“Menurut catatan dari Kesekretariatan Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI ini telah ditandatangani oleh hadir 164 orang, izin 126 orang, total 290 orang dari 575 anggota DPR RI,” kata Dasco saat membuka rapat paripurna.
Situasi ini sudah diprediksi oleh peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Bidang Legislasi, Lucius Karus. Sehari sebelumnya, Lucius menyebut wacana peggunaan hak angket hanyalah gertakan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu.
“Kami juga membaca, jangan-jangan ini hanya prank atau intimidasi ringan untuk penyelenggara Pemilu. Seolah-olah ini akan sangat seram sampai impeachment dan lain sebagainya,” kata Lucius dalam konferensi pers di kantornya, Matraman, Jakarta Timur.
Lucius menambahkan, prediksi itu muncul karena melihat catatan kinerja anggota DPR RI selama ini. Untuk menguji apakah prediksinya benar atau salah, ia mengajak untuk melihat kehadiran anggota DPR RI saat sidang paripurna. Bila sidang paripurna sepi, bisa dipastikan wacana hak angket benar-benar hanya gertakan.
