Jakarta – Meski belum dilantik dan diresmikan terkait siapa presiden terpilih, pemerintah tampaknya nekad untuk memulai program makan siang gratis yang digagas oleh pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.
Akibatnya, pro kontra terjadi di masyarakat dalam menyikapi ini. Terkait dengan hal ini, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengimbau kepada pemerintah untuk tidak gegabah dalam implementasi program tersebut.
Kornas JPPI Ubaid Matraji menilai program makan siang gratis rawan dikorupsi. Apalagi, program ini diwacanakan bakal memakan anggaran Rp450 triliun.
“Kita harus menyadari, hingga kini sektor pendidikan masih masuk kategori 5 sektor terkorup di Indonesia. Maka, biaya makan siang yang jumlahnya sangat fantastis ini, bisa menjadi angin segar bagi oknum di sektor pendidikan untuk melancarkan aksinya,” kata Ubaid dalam keterangan tertulis, Senin, 4 Maret 2024.
Apalagi, belum jelas pengelolanya dan pihak-pihak yang terlibat. Ubaid mengatakan juga penting mengetahui mekanisme transparansi dan akuntabilitasnya.
“Dana BOS saja hingga kini masih bermasalah, apalagi ditambah lagi dengan dana makan siang. Jika terlalu gegabah hanya karena pencitraan, maka akan banyak kepala sekolah dan guru yang masuk penjara,” tegas dia.
Dia meminta pemerintah tidak gegabah mengimplementasikan program ini. Pemerintah perlu memikirkan ulang, apakah harus dilaksanakan secepat ini.
Ubaid mengingatkan pemerintah jangan hanya mengejar populisme karena terikat dengan janji-janji kampanye. Tetapi, harus memikirkan dampak dan hal-hal yang seharusnya menjadi skala perioritas mendesak untuk diatasi dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan.
