Jakarta – Partai Persatuan Pembangunan (PPP), salah satu partai koaliasi pengusung pasangan Ganjar-Mahfud dalam pemilu 2024, memastikan tidak mendukung PDI Perjuangan menggunakan Hak Angket terkait dugaan kecurangan Pemilu. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Majelis Kehormatan DPP PPP Zarkasih Nur yang mengaku khawatir Hak Angket justru memicu perpecahan bangsa.
“Hak Angket harus dipikirkan matang-matang. Harus disikapi secara cerdas dan teliti. Kami rasa tidak perlu sejauh itu hak angket tidak harus sejauh itu, sebab kalau ada kecurangan pemilu kan sudah ada jalurnya,” kata Zarkasih dalam keterangannya.
Nampaknya keputusan PPP memang sudah bulat untuk meninggalkan koalisi. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Uno Sandiaga mengatakan PPP merupakan partai pendukung pemerintah dan sampai saat ini masih menjadi bagian dari pemerintahan. Untuk itu, ia tidak menutup kemungkinan untuk bergabung dengan kubu Prabowo-Gibran.
“Pandangan pribadi saya, PPP pasti akan sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa karena sesuai dengan nama partainya, Partai Persatuan untuk persatuan Indonesia; dan pembangunan, harus ikut aktif dalam membangun bangsa,” kata Sandi saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
“PPP ini kan partai pendukung pemerintah, jadi posisi kita ada di pemerintahan. Ada dua menteri, ada satu wamen, ada stafsus presiden. Tentunya nanti ada proses yang berlanjut,” imbuhnya.
Kendati begitu, ia mengaku belum ada pertemuan atau pembicaraan apapun untuk membahas hal tersebut.
