Jakarta – Compang-camping proses penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum masih berlangsung, pemerintah Joko Widodo menunjukkan sikap politis dan keberpihakannya dengan memasukkan janji Prabowo-Gibran dalam pembahan APBN 2025. Langkah ini menunjukkan bahwa persoalan etika dan kepatutan semakin jadi barang langka di negeri ini.
Program makan siang gratis yang dibahas dalam APBN tahun depan membutuhkan dana Rp450 triliun dengan asumsi Rp 15 ribu per anak dengan target 82,9 juta jiwa di seluruh Indonesia dan dilaksanakan bertahap mulai 2025.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan program Calon Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai dilaksanakan pada 2025 mendatang.
Ketua Umum Partai Golkar ini juga menjelaskan alasan pemerintahan Joko Widodo memasukan program makan siang gratis dalam RAPBN 2025 mendatang. Menurutnya hal itu supaya program bisa dilakukan dengan lancar pada tahun 2025 mendatang.
Airlangga menyampaikan bahwa saat ini pemerintah sudah memiliki data terkait jumlah ibu hamil hingga balita, serta anak-anak sekolah mulai dari TK, SD dan SMP. Dari data yang ada bisa dihitung anggaran untuk makan siang gratis.
“Jadi terkait program, kita lihat dengan (target) defisit anggaran (APBN) 2,4-2,8 persen itu untuk program quick win presiden terpilih mendatang pos-posnya sudah bisa masuk,” urainya.
Menanggapi Langkah Istana itu, ekonom sekaligus co-captian Timnas Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN)Thomas Lembong menekankan, pembahasan kebijakan peningkatan gizi masyarakat sebaiknya melalui diskusi yang lebih teknokratis. Selain itu, Tom -sapaan akrabnya- mengatakan pembahasan kebijakan itu harus berlandaskan data dan fakta.
“Kebijakan seperti nutrisi itu kan sebaiknya diproses melalui sebuah diskusi yang teknokratis, berlandaskan hitungan yang transparan dan data, fakta, realita. Semakin teknokratis, semakin profesional, semakin transparan, semakin baik,” kata Tom di Rumah Koalisi Perubahan, Jakarta Selatan.
Usai Sidang Kabinet Paripurna, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pemerintah memang berfokus pada pagu indikatif dan program-program yang menjadi prioritas pemerintahan mendatang, seiring dengan hasil penghitungan resmi KPU mengenai siapa presiden dan wakil presiden terpilih nantinya.
Menurut Sri Mulyani target defisit APBN 2025 juga sudah harus memasukkan program-program prioritas presiden terpilih nantinya.
