Jakarta – Pemerintah memperkirakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 defisit 2,45-2,8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Artinya pengeluaran lebih besar dibandingkan pemasukan, alias tekor.
Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai rapat paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).
“Defisitnya antara 2,45-2,8% dari GDP. Bapak presiden meminta agar itu betul-betul dikendalikan dari sisi defisitnya, sehingga dalam situasi global suku bunga tinggi dan gejolak dari sisi geopolitik, kepercayaan terhadap APBN masih bisa tetap dijaga,” kata wanita yang akrab disapa Srimul ini.
Ia menyebut, perhitungan defisit APBN sudah mempertimbangkan seluruh kebutuhan kementerian dan lembaga (K/L) pada 2025 hingga program-program calon kuat presiden dan wakil presiden berikutnya Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming jika resmi terpilih. Termasuk di antaranya program makan siang dan susu gratis yang dinilai bikin tekor APBN 2025.
Adapun, anggaran program makan siang dan susu gratis Prabowo-Gibran Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, pernah mengatakan program makan siang dan susu gratis ini dapat menelan biaya Rp 450 triliun per tahun jika sudah dijalankan 100%.
Namun, ia mengaku program ini rencananya dilakukan secara bertahap sejak awal kepemimpinan Prabowo-Gibran hingga 2029 jika benar terpilih nanti. Pada tahun pertama pemerintahan, program makan siang gratis ini diperkirakan menelan biaya Rp 100‐120 triliun.
“Program ini dalam skala penuh 100% akan memberikan manfaat pada sekitar 82,9 juta anak sekolah dan pesantren seluruh Indonesia,” kata Budiman dalam keterangan resminya, Rabu (21/2) lalu.
Budiman mengaku program ini dijalankan hanya ‘bermodal’ dana dari APBN tanpa sumber lain. Meski begitu, ia menilai nilai anggaran ini masih bisa ditekan 40‐50% jika pemerintah memanfaatkan dana yang ada untuk menyiapkan sumber bahan pangan alih-alih membeli makanan jadi.
Dengan begitu, program makan siang gratis Prabowo-Gibran ini dapat menelan biaya APBN sebesar Rp 50-60 triliun, jika benar dilaksanakan pada 2025 seperti yang sudah dibahas dalam rapat kabinet hari ini.
“Sehingga alokasi APBN yang dibutuhkan pada tahun pertama pelaksanaan program ini diperkirakan sekitar Rp 50‐60 triliun saja,” terangnya.
