Tarakan – Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mengatakan upaya hilirisasi, khususnya agroindustri, menjadi salah satu fokus rencana pembangunan di Provinsi Kaltara.
“Provinsi Kaltara merupakan lokasi pembangunan kawasan industri hijau terbesar di Asia, yakni Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning-Mangkupadi,” kata Zainal saat Rapat Koordinasi Tingkat Nasional Pengarahan, Pengendalian, dan Pengelolaan Kegiatan DIPA Tahun Anggaran 2024 di Tarakan, Senin (26/2) malam.
Menurut dia, rakor tersebut merupakan kesempatan yang sangat berharga karena dapat memperkuat sinergi dan peran pemerintah pusat dalam meningkatkan kinerja pembangunan sektor industri, khususnya pada industri kecil, menengah, dan aneka (IKMA).
“Rapat koordinasi tingkat nasional ini diharapkan bagaimana pengarahan, pengendalian, dan pengelolaan kegiatan DIPA 2024,” kata Zainal.
Dengan demikian, kata dia, dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan program yang telah disusun sebelumnya.
Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan melalui penumbuhan dan pengembangan kelompok industri kecil dan menengah (IKM).
Untuk menjalankan amanat tersebut, kata Gubernur, dibutuhkan struktur industri yang kuat dan saling terkait untuk membentuk jaringan yang kokoh dan mantap.
“Struktur industri yang kokoh dapat diwujudkan melalui perencanaan yang matang dan diimplementasikan secara konsisten,” kata Zainal.
Gubernur mengatakan bahwa tempat potensi sumber daya alam daerah yang harus memberikan nilai tambah dalam rantai pasok yang mendorong tumbuhnya rantai bisnis yang efektif dan produktif demi mempercepat hilirisasi dan peningkatan daya saing industri.
Ia berharap IKMA sebagai bagian integral dari struktur masyarakat industri dapat tumbuh dengan baik dan menjadi penopang kekuatan dalam perekonomian Indonesia.
Selain itu, IKMA juga diharapkan dapat memperkuat peran strategis dalam pemerataan kesempatan kerja dan berusaha.
“Penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan, dan peningkatan nilai tambah potensi sumber daya alam lokal yang pada akhirnya akan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan di Indonesia dan Kaltara,” katanya.
Sementara itu,Direktur Jenderal IKMA Kementerian Perindustrian Reni Yanita di tempat yang sama menyebutkan ada sejumlah agenda rakor tersebut di Kaltara, salah satunya guna melakukan pendataan terhadap IKM.
Dengan data yang sesuai, menurut Reni, pemerintah pusat melakukan upaya pendanaan bagi IKM di Kaltara.
Tidak hanya itu, rakor yang dihadiri seluruh dinas perindustrian se-Indonesia ini juga sebagai upaya penumbuhan wirausaha baru di daerah.
“Dengan mengoptimalkan kegiatan yang dibangun di Kaltara untuk pengembangan sentra IKM,” kata Reni.
Reni berharap kegiatan tersebut dapat bersinergi dengan pemerintah pusat.
“IKM diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja yang luas. Ini sebagai contoh penyemangat yang luar biasa,” katanya.
