Jakarta – Direktur Riset dan Survei Indonesia Political Expert (IPE) Agustanto Suprayoghi menegaskan, pemerintah tidak perlu takut atas hasil exit poll Pemilu 2024 yang telah dilaksanakan di luar negeri.
Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk melabeli hasil exit poll sebagai kabar bohong atau hoaks. Pasalnya, dari sisi keilmuan sesungguhnya exit poll lebih tepat atau presisi karena margin error-nya lebih kecil dibanding sejumlah survei elektabilitas calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres).
“Karena jawaban (jujur) dari responden adalah hasil dia setelah mencoblos. Sementara itu, survei elektabilitas, jawaban yang diterima atau data yang diolah adalah pada saat waktu pelaksanaan survei. Jadi sebetulnya tidak ada alasan bagi pemerintah untuk memberi stempel hoaks pada hasil exit poll luar negeri,” tegas Agus di Jakarta, Selasa (13/2/2024).
Seperti diketahui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebut, hasil exit poll Pemilu 2024 di Melbourne, Australia pada pekan lalu sebagai hoaks.
Lebih lanjut, dia menilai bahwa ada beberapa faktor yang membuat pemerintah takut atau melabeli exit poll sebagai hoaks.
Pertama, bisa jadi karena hasil exit poll menempatkan paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD mayoritas memimpin hasil pemungutan suara di luar negeri.
Kedua, dari sekian kali pemilu di luar negeri, hasil akumulatif perhitungan suara di luar negeri berhimpit dengan hasil pemilu nasional.
“Dan, ini dijadikan meme serta disebarluaskan ke masyarakat oleh aktivis media sosial,” ujarnya.
Di samping itu, masih banyak masyarakat yang tidak memahami exit poll, dianggap perhitungan suara, padahal bukan.
Ketiga, exit poll juga mempunyai kemungkinan untuk salah, jika pihak yang telah melakukan pencoblosan saat ditanya tidak menjawab sebenarnya.
“Dan memang, masyarakat yang memilih berhak merahasiakan pilihannya. Dan, ini dilindungi oleh undang-undang. Poin ini sebetulnya yang dijadikan alasan oleh pemerintah sebagai hoaks,” lanjut Agus.
Keempat, bisa jadi lembaga survei/pelaksana survei exit poll merekayasa hasil tabulasi dan mempublikasi hasil hasil exit poll yang direkayasa.
Ini artinya, akan terkait dengan kredibilitas lembaga yang melaksanakan exit poll.
Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMaRC), Saiful Mujani menegaskan, bahwa exit poll bukan hoaks dan bisa dipertanggung jawabkan.
“Agar exit poll tidak disebut hoaks, maka pihak yang melaksanakan harus mengaku melakukan dan menjelaskan bagaimana exit poll dilakukan,” kata dia. (*
