Jakarta – Kritikan dari berbagai kalangan akademik terhadap pemerintah terus berdatangan. Namun kemudian beberapa pihak menuding kritikan tersebut sebagai bentuk politik partisan. Hanya mewakili aspirasi pihak-pihak dengan kepentingan politik tertentu.
Saat diwawancarai SindoNewsTV dalam program Sindo Prime pada hari Rabu (7/2), pengamat politik Ari Junaedi memberikan bantahannya.
“Saya sangat menyanyangkan kalau kemudian kritikan dari akademisi justru dianggap sebagai politik partisan,” katanya.
Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama ini mengingatkan bahwa sampai saat ini setidaknya sudah sekitar 50 kampus negeri dan swasta yang melayangkan kritik kepada pemerintah. Ini terjadi karena para akademisi di kampus-kampus tersebut menyaksikan sendiri bagaimana etika dilanggar dan nilai-nilai moral diabaikan begitu saja oleh para elit yang selama ini dianggap panutan. Ironisnya, situasi ini justru terjadi saat Pemilu tinggal menghitung hari.
“Karena itu, sekali lagi, jangan menganggap suara kejujuran yang disuarakan ini sebagai partisan. Para akademisi tersebut tentu mempertaruhkan kredibilitas, kepakaran, dan keilmuannya saat mengkritik. Tidak sembarangan. Maka seharusnya ini menjadi perhatian besar seperti yang dicontohkan oleh wakil Presiden Ma’aruf Amin maupun Gubernur Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono X. Oleh karena itu, saya memprediksi akan ada lebih banyak kampus yang memberikan kritikannya,” tandas pengajar komunikasi di berbagai perguruan tinggi ini.
Sebagai pengingat, Ari mengatakan bahwa setiap kritikan mustinya didengar dan diterima. Bukan malah diabaikan begitu saja. Sebab pengabaian kritik justru akan memunculkan konsekuensi serius, yaitu tumbangnya kekuasaan.
