Jakarta – Gelombang kritik kepada Presiden Joko Widodo terus berlanjut. Kali ini giliran sivitas akademika STF (Sekolah Tinggi Filsafat) Driyarkara yang menyerukan penegakan demokrasi di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi pada Pemilu 2024. Mereka mengingatkan bahwa kekuasaan yang dijalankan secara curang akan merusak etika.
“Kepada presiden, kami mengingatkan bahwa bersikap jujur dan adil adalah cara berpikir dan laku dalam bernegara. Kekuasaan yang dijalankan secara lancung akan merusak etika dan hukum,” kata Rektor STF Driyarkara Simon P. L. Tjahjadi usai acara seminar bertajuk “Seruan Jembatan Serong II” di Jakarta Pusat, Senin, 5 Februari 2024.
Simon menilai Jokowi dinilai makin jauh dari yang diharapkan oleh pemilihnya. Terutama menyangkut netralitas sikap negara dan kontinuitas perjuangan reformasi melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam berbagai bentuknya.
“Kembalikan keluruhan eksistensi Indonesia dengan menghormati nilai-nilai politik yang diwariskan bapak pendiri kita, bukan malah merusaknya lewat pelanggaran konstitusional dan akal-akalan undang-undang yang menabrak etika berbangsa dan bernegara,” katanya.
STF Driyarkara menyusun pernyataan sikap bersama Armada Riyanto dari STFT Widya Sasana Malang, Elias Tinambunan dari STFT St. Yohanes Pematangsiantar, Otto Gusti Madung dari IFTK Ledalero Maumere, CB Mulyatno dari Fakultas Teologi Wedabhakti Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Barnabas Ohoiwutun dari STF Seminari Pineleng Minahasa, Y Subani dari Fakultas Filsafat Universitas Widya Mandira Kupang.
