Kopenhagen – Denmark menjadi negara paling bersih dari korupsi di sepanjang tahun 2023. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Tranparency International pada hari Selasa (30/1). Penilaian diambil berdasarkan Corruption Perception Index (PCI), suatu metode pengukuran yang menunjukkan kecenderungan tidak korupsi di dunia.
Predikat ini bukan hal baru. Denmark yang sudah memilikinya selama enam tahun beruntun. Rendahnya tingkat korupsi di Denmark disebabkan penegakan hukum yang kuat. Di negara Skandinavia ini, pemberantasan korupsi sudah menjadi konsensus bersama. Ada pemerintah yang membuat aturan, masyarakat yang melakukan pengawasan, dan ada keterbukaan informasi yang menjamin transparansi dalam pelayanan publik. Para menteri bahkan diharuskan membuat laporan pengeluaran bulanan dan hadiah.
Meski demikian, Perwakilan Organisasi Transparency International di Denmark, Jesper Olsen mengingatkan agar pemerintah dan masyarakat Denmark tidak berpuas diri. Pasalnya, ada beberapa penelitian yang mengungkapkan praktik korupsi tetap masih ada di Denmark.
“Ketika Eurostat (kantor statistik Uni Eropa) menanyakan warga Denmark apakah mereka pernah mengalami korupsi, beberapa orang menjawab iya. Jumlahnya memang tidak besar, tetapi kita tidak boleh mengabaikannya begitu saja,” kata Olsen.
Salah satu bidang yang menurutnya perlu lebih transparan adalah dukungan terhadap partai politik. Sebab, Denmark adalah salah satu negara di Eropa yang tidak memiliki transparansi mengenai dukungan pihak swasta.
“Ada aturan bahwa jumlahnya di bawah 20.000 Krona Denmark, maka tidak boleh dipublikasikan siapa pemberinya. Kalau di atas 20.000 Krona Denmark tidak perlu disebutkan berapa besarnya sebenarnya,” ujar Olsen.
Hal tersebut membuat sulit untuk melihat apakah suatu partai politik di Denmark terafiliasi atau dibiayai suatu pihak atau tidak.
