Jakarta – Wakil Komandan Tim Hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburokhman, mengingatkan pasangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar (AMIN) untuk tidak menggunakan fasilitas negara untuk kampanye. Hal ini disampaikan Habib menangggapi kontroversi pencabutan izin acara Desak Anies di Yogyakarta.
Menurut berita yang beredar, panitia acara sudah mendapat izin penggunaan lokasi. Namun sehari sebelum pelaksanaan acara, panitia diberitahu bahwa izin dibatalkan. Gara-gara itu, acara yang sedianya dilaksanakan di Museum Diponegoro Sasana Wiratama, Kota Yogyakarta, terpaksa dipindah ke Rocket Convention Hall, Kabupaten Sleman.
“Pasangan AMIN jangan arogan dan memaksa pakai Museum Diponegoro yang jelas-jelas merupakan fasilitas TNI. Jangan karena berstatus pasangan calon pilpres, lantas konstitusi sesukanya diabaikan bahkan ditabrak. Apalagi setelah itu diikuti dengan narasi menjadi korban ketidakadilan,” kata Habib sebagaimana keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (23/1).
Habib menjelaskan Museum Diponegoro Sasana Wiratama termasuk fasilitas TNI. Sementara ada aturan yang melarang pemakaian fasilitas TNI untuk kampanye.
“Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 (tentang TNI) juga sudah mengatur bahwa TNI harus netral, tidak boleh berpolitik praktis. Ini yang mau ditabrak. Kemudian ketika TNI menegakkan aturan, kemudian TNI disudutkan dan dicap tidak netral dan menzalimi pasangan calon tertentu. Ini strategi politik yang tidak etis,” jelasnya.
Walau menjadi isu di tengah masyarakat, Habib meyakini masyarakat sudah cerdas. Dapat menilai apakah narasi yang beredar sesuai dengan fakta atau tidak. Apalagi ini sudah berulang kali terjadi.
“Harus diingat bahwa masyarakat sudah cerdas. Mereka tidak bisa dibohongi oleh politisi yang melakukan playing victim (bermain sebagai korban, red), tetapi faktanya justru menghalalkan segala cara. Ini juga bukan kejadian pertama,” pungkasnya.
