Jakarta – Dalam debat cawapres Minggu malam (22/1), performa Cawapres Mahfud MD sangat membanggakan, dan membuat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, lega.
“Publik bisa menyaksikan sendiri, setiap menyampaikan statemen dan argumentasinya, Prof Mahfud berbasis data, oleh karenanya segala informasi yang disampaikan beliau, valid dan akurat. Bila ada cawapres lain menunjukkan gimmick meremehkan pembacaan data, justru aneh, data sebaiknya disiapkan dan tercatat, karena memori manusia terbatas dalam mengingat angka-angka,” demikian disampaikan Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Ammarsyah Purba.
Salah satunya ketika Cawapres Mahfud MD membahas terkait masih masifnya impor pangan utamanya beras, di era Pemerintahan Jokowi. Mahfud menyebut, janji Jokowi untuk menyetop impor pangan sejak 5 tahun lalu, pada debat capres tahun 2014, belum terwujudkan sampai saat ini.
“Pemerintah selalu mengatakan berupaya mewujudkan swasembada pangan, tapi impor beras terus mengalir deras. Seperti pada tahun 2023 impor beras sudah mencapai 3,06 juta ton. Kabar terbaru, Presiden Jokowi menetapkan impor 2024 sebanyak 2 juta ton, secara total impor beras para era Jokowi mencapai sekitar 9,42 juta ton. Prof Mahfud ingin menunjukkan, masifnya impor beras merupakan kegagalan pemerintah membangun sistem ketahanan pangan nasional,” tambah Ammar.
Masih berbasis data, Mahfud berpendapat perusakan hutan atau deforestasi terjadi sangat buruk di era Jokowi. Sampai saat ini Jokowi tidak melakukan upaya serius mencegah deforestasi. Jumlah penggundulan hutan mencapai 12 juta hektar selama 10 tahun terakhir. “Demikian detail data yang disiapkan tim, Prof Mahfud sampai bisa memberikan metafora, deforestasi itu setara 23 kali Pulau Madura, kampung halaman Prof Mahfud. Selain mumpuni secara intelektual, juga didukung data yang kuat, sehingga setiap ucapan Prof Mahfud bisa dipertanggungjawabkan, tidak asal bicara,” tegas Ammar.
Dalam hal konflik agraria dan berkembangnya illegal mining, Mahfud menekankan bahwa semua ini tanggung jawab pemerintah dan aparatur yang membiarkan mafia-mafia berkuasa. “Urusan mafia-mafia penguasaan lahan tersebut dikatakan Prof Mahfud untuk menjawab cawapres lain, yang dengan percaya diri untuk mencabut IUP yang illegal. Dalam pandangan Prof Mahfud, justru pemerintah saat ini melindungi mafia-mafia tambang, bagaimana mencabut IUP, kalau tambang illegal, IUP hanya untuk tambang legal,” ujar Ammar.
Program strategis nasional seperti hilirisasi tambang, dalam pandangan Cawapres Mahfud, harus didukung birokrasi yang bersih dan aparatur yang taat hukum, mengingat regulasinya sudah ada.
“Apa yang disampaikan Prof Mahfud, semuanya berbasis data, juga refleksi dari pengalaman beliau sejak menjabat Ketua MK hingga menjadi Menkopolhukam. Wajar saja beliau tidak bersedia menjawab pertanyaan cawapres lain yang kurang bermutu atau recehan, bahwa debat cawapres adalah adu gagasan, bukan saling menjebak,” demikian disampaikan Ammar menutup keterangannya.
