Jakarta – Calon Presiden Ganjar Pranowo mengatakan dirinya bersama calon Wakil Presiden Mahfud MD mempunyai komitmen untuk menguatkan semua lembaga penegak hukum di Indonesia. Dengan harapan, bisa menekan angka praktik korupsi di tanah air. Hal tersebut dikatakan Ganjar dalam adu gagasan antikorupsi di gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Rabu (17/1/2024) malam.
“Maka penguatan kelembagaan bisa lembaga bisa dilakukan dengan koordinasi di antara kelembagaan yang ada,” kata Ganjar.
Langkah pertama, kata Ganjar, yaitu kewenangan penuh untuk mengembalikan independensi KPK. Dengan begitu, KPK bisa tegak lurus menjaga marwahnya dalam menangani suatu kasus tanpa adanya intervensi dari siapapun.
“Ketika KPK independen, maka menjaga independen dan integritas oleh aparatur di KPK itu penting. Tidak bisa diintervensi oleh siapapun,” tambahnya.
Langkah kedua, Kejaksaan dan Kepolisian sebagai penegak hukum juga bisa melakukan proses transpransi kepada masyarakat saat menangani suatu proses hukum.
“Kejaksaan, Kepolisian juga bisa mendorong transparansi proses-proses untuk masyarakat, untuk penegakan hukum bebas dari intimidasi,” urainya.
Lebih lanjut, capres berambut putih ini sepakat perlu adanya langkah untuk penguatan instrumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Hal tersebut pernah dilakukannya saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah lalu.
“Penguatan LHKPN itu didorong dengan sistem Whistleblowing dari masyarakat yanh dijamin kerahasiaannya, tentu dengan anomim dan betul-betul terjadi,” jelasnya.
Maka dari itulah, Ganjar menyatakan pola-pola tersebut akan dijalankannya bersama Mahfud MD saat terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden nanti.
“Inilah pola-pola yang kita lakukan ketika koordinasi, supervisi, pencegahan kita lakukan, melibatkan pemerintahan dan KPK, dunia usaha dan dunia pendidikan adalah cara yang bagus,” pungkasnya.