Jakarta – Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) Nomor 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD gaspol untuk meminimalisasi kerusakan sosial dan lingkungan, melalui pengurangan emisi karbon, menggebrak polusi udara, dan mengganyang plastik melalui pendekatan reduce, reuse, recycle, repair, refabricate (5R).
Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Profesor Agus Hermanto menegaskan hal itu menjelang Debat Keempat Pilpres 2024, Minggu (21/1/2024) bertema “Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat, dan Desa.”
Menurut Agus, jika Ganjar-Mahfud memenangkan Pilpres 2024, akan langsung tancap gas menjalankan sejumlah program untuk mengurangi emisi karbon sesuai dengan komitmen Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim dunia atau UNFCCC COP21 Paris, untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada tahun 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri, dan hingga 41% dengan bantuan dan kerja sama internasional.
“Untuk mengurangi GRK, upaya ekonomi hijau menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru dalam jangka panjang inklusif, dan melakukan transisi energi,” ujar Agus di Jakarta, Senin (15/1/2024).
Selain itu, Ganjar-Mahfud juga akan mempercepat penerapan “Limbah Jadi Berkah” (Waste to Cash) yakni pengelolaan sampah dan limbah yang terintegrasi dan ramah lingkungan.
Kemudian, menerapkan kebijakan insentif dan disinsentif ekonomi hijau seperti pajak karbon, pajak limbah, keringanan pajak untuk pemanfaatan energi terbarukan dan konservasi energi, pengurangan pajak untuk pemanfaatan bahan baku nabati biologis, serta pengurangan pajak untuk pemanfaatan teknologi bersih ramah lingkungan.
No, PLTU Baru
Agus yang juga Wakil Ketua DPR RI, periode 2014-2019, mengungkap sejumlah program yang akan dilakukan Ganjar-Mahfud untuk merespons dampak perubahan iklim dari sisi energi, yakni transisi energi fosil ke energi hijau.
Hal ini sejalan dengan program ekonomi hijau untuk mencapat target pertumbuhan ekonomi sebesar 7%. Oleh karena itu, Ganjar-Mahfud menargetkan transisi energi hijau atau energi baru terbarukan (EBT) sekitar 25% hingga 28%, pada tahun 2029.
Agus menjelaskan, target itu akan dicapai melalui program, antara lain Dieselisasi atau mengganti Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dengan EBT.
Capres-Cawapres yang diusung partai politik (Parpol) PDI Perjuangan, PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo memastikan tidak akan mengeluarkan perizinan baru untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) baru, dan PLTU akan dikurangi secara bertahap.
Selanjutnya, percepatan secara konsisten transisi energi terbarukan (100-140 GW pada tahun 2030) dan penghematan energi. Setelah itu, mempercepat peningkatan kapasitas pembangkit listrik (PLT) EBT yaitu PLT Surya, PTL Bayu/Angin, PLT Air, PLTA Panas Bumi.
Ditegaskan Agus, bahwa berbagai program energi hijau itu belum dieksplorasi secara maksimal, karena PT PLN (Persero) memonopoli kelistrikan. Dan, sebagai badan usaha milik negara (BUMN) sifatnya meraup keuntungan.
“Seharusnya PLN melakukan public service obligation (PSO), karena yang bayar pemerintah, dan kebijakannya belum berpihak kepada energi baru,” pungkas Agus.