Banyuwangi – Puluhan nelayan di Kampung Nelayan Blimbingsari, Banyuwangi, menghadiri acara Desak Anies. Di situ mereka bertatap muka dan berdialog secara langsung dengan capres nomor urut 01 Anies Baswedan. Tak menyia-nyiakan kesempatan, para nelayan pun langsung mengungkapkan berbagai kesulitan yang dihadapi.
Para nelayan mengaku saat ini mengalami banyak kesulitan. Ada yang mengeluhkan sulitnya berbelitnya perizinan kapal, sulit mendapat BBM, harga jual hasil tangkapan yang rendah, sampai rendahnya tingkat kesejahteraan keluarga nelayan.
Menurut Anies, semua persoalan yang terjadi merupakan imbas banyaknya regulasi yang tidak berpihak pada nelayan. Izin bagi nelayan kecil selama ini terlalu berbelit, berbeda dengan Omnibus Law untuk usaha besar. Oleh karenanya, pembuatan regulasi harus mengakomododir kepentingan semua pihak. Jangan hanya kepentingan sebagian pihak seperti yang terjadi sekarang. Ia berjanji, jika kelak terpilih, akan melibatkan masyarakat dalam menyusun kebijakan.
“Di sektor perikanan ada yang besar ada yang kecil. Prinsipnya membesarkan yang kecil, tanpa mengecilkan yang besar. Yang besar tidak perlu dimusuhi. Nah, apakah kebijakan sekarang membesarkan yang kecil? Tidak,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Anies juga mengkritik program tol laut yang digagas Presiden Jokowi. Pasalnya, program itu terbukti tidak mampu memangkas biaya logistic. Sampai hari ini biaya logistik di dalam negeri tetap mahal, bahkan lebih mahal daripada pengiriman ke luar negeri.
“Jadi, hari ini mengirim barang dari Jakarta Pak ke Makassar, ke Jakarta ke Medan, Jakarta ke Bali, itu lebih mahal dari pada Jakarta ke Hong Kong, Jakarta ke Singapura, Jakarta ke Shanghai. Coba bayangkan: di dalam negeri kita sendiri itu biaya pengirimannya menjadi lebih mahal daripada luar,” urainya.
Alih-alih membangun lebih banyak pelabuhan, menurutnya cara terbaik memangkas biaya logistik adalah dengan memperbaiki sarana dan prasarananya. Dalam hal ini adalah pelabuhan yang menjadi mata rantai pasokannya. Kemudian regulasi bongkar muat juga perlu diperbaiki agar efisien. Termasuk pemberantasan praktik pungutan liar yang masih marak di banyak tempat.
