Surabaya – Di laman media sosialnya, Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo – Mahfud Todung Mulya Lubis memberi catatan keras atas pelaksanaan Pemilu 2024. Menurut pengacara senior itu, saat ini sudah ada alasan untuk melakukan pemakzulan.
“Lebih jauh seharusnya semua menteri asal PDI Perjuangan memilih mundur dari kabinet. Ini langkah konsekuen dalam berpolitik. Untuk apa bersikap bimbang, mendua dalam mengkritik Jokowi karena Jokowi sendiri sudahj meninggalkan PDI Perjuangan dan merusak konstitusi,” kata Todung.
Mantan duta besar Indonesia untuk Norwegia itu mengungkapkan, ia berada di Surabaya untuk bertemu dengan Tim Pemenangan Daerah dan DPD PDI Perjuangan Jawa Timur. Melihat semangat teman-teman PDI Perjuangan, saya sangat optimistis bahwa pemilu dan pilpres bisa kita kawal, dan di Jawa Timur Ganjar-Mahfud bisa menang,” tegasnya.
Todung bercerita, anggota TPD Ganjar-Mahfud Jatim tekun mendengar ceramahnya dan aktif. Satu pertanyaan yang diajukan sangat langsung dan keras yaitu kalau sudah banyak pelanggaran dalam proses pilpres ini sampai-sampai MK diintervensi dengan kasar untuk membolehkan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres padahal dia sejatinya tak memenuhi persyaratan, maka kenapa tak diambil upaya pemakzulan? Dari situlah jawaban terkait pemakzulan Jokowi Todung bermula.
Todung melihat di Jawa Timur saksi-saksi sudah siap dan gigih dalam mengawal proses pencoblosan dan penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke KPU di mana perhitungan akhir itu dilakukan. “Kami juga meminta agar TPD dan PDI Perjuangan Jawa Timur mendokumentasi semua pelanggaran proses pemilu sampai pada pencoblosan dilakukan.
Kita harus membuktikan bahwa pelanggaran yang bersifat ‘terstruktur, sistematis dan masif’ benar-benar terjadi,” kata Todung.
