Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah menerima aduan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai transaksi janggal di masa kampanye Pemilu 2024.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, pihaknya akan mendalami informasi tersebut.
“Ada yang disampaikan oleh PPATK. Kami masih bicarakan. Senin ya,” ujar Rahmat, Jakarta, Kamis (14/12).
PPATK sebelumnya menemukan transaksi janggal di masa kampanye Pemilu 2024. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut KPU dan Bawaslu sudah memegang data soal transaksi janggal itu.
“Kita sudah kirim surat ke KPU-Bawaslu. Kita sudah sampaikan beberapa transaksi terkait dengan angka-angka yang jumlahnya besar ya,” tutur Ivan usai menghadiri acara ‘Diseminasi PPATK’, Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, Kamis (14/12).
Ivan mengungkap transaksi janggal itu bernilai triliunan rupiah. Ivan mengatakan transaksi janggal itu melibatkan ribuan nama hingga partai politik.
“Kita masih menunggu, ini kan kita bicara triliunan, kita bicara angka yang sangat besar, kita bicara ribuan nama, kita bicara semua parpol kita lihat. Memang keinginan dari komisi III menginginkan PPATK memotret semua dan ini kita lakukan. Sesuai dengan kewenangan kita,” ungkapnya.
